Petunjuk Teknis Penetapan Nilai KKM

Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana-prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Rambu-rambu pemenuhan setiap standar nasional pendidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 disebutkan bahwa salah satu prinsip penilaian dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah beracuan kriteria. Hal ini berarti bahwa penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, satuan pendidikan harus menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran sebagai dasar dalam menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Penetapan kriteria ketuntasan minimal belajar merupakan tahapan awal pelaksanaan penilaian proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar.
Berdasarkan hasil bimtek KTSP tahun 2009, masih banyak masalah yang ditemukan berkenaan dengan penetapan kriteria ketuntasan minimal oleh satuan pendidikan, di antaranya :

  1. pada umumnya sekolah sudah menyusun KKM namun tidak menyimpan hasil nalisis KKM yang telah dilakukan karena mereka belum tahu bahwa berkas KKM menjadi  bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen KTSP;
  2. Masih banyak guru yang belum mengetahui bahwa KKM yang disusun sudah benar atau belum dan sejumlah guru belum memahami secara benar tentang penerapan kriteria kompleksitas, daya dukung, dan intake siswa dalam penyusunan KKM;
  3. Beberapa guru menetapkan KKM tanpa proses analisis, Penetapan KKM berdasarkan pengalaman guru mengajar dan atau kesepakatan dengan guru mata pelajaran sejenis; dan
  4. Panduan penetapan KKM kurang operasional dan belum dilengkapi dengan contoh-contoh proses penentuan KKM sehingga guru yang tidak mengikuti bimtek tidak dapat belajar secara mandiri dengan menggunakan panduan tersebut.

Sebagai respon atas temuan dan masukan tersebut, maka dalam upaya membantu guru dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal setiap mata pelajaran, Direktorat Pembinaan SMA melengkapi dokumen panduan yang telah ada dengan “Petunjuk Teknis Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal di SMA”.

Tujuan
Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan acuan bagi guru dan satuan pendidikan dalam penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sesuai ketentuan dan mekanisme yang telah ditentukan, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai ukuran pencapaian kompetensi peserta didik.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan petunjuk teknis ini meliputi:

1. Penugasan Tim Pengembang Kurikulum SMA (TPK SMA);
2. Penyusunan rencana kegiatan penetapan KKM;
3. Penyusunan rambu-rambu penetapan KKM;
4. Pengumpulan bahan/data pendukung pelaksanaan penetapan KKM;
5. Pelaksanaan penetapan KKM;
6. Pembahasan, penyempurnaan, dan finalisasi hasil penetapan KKM;
7. Penandatanganan dokumen hasil penetapan KKM;
8. Penggandaan dan pendistribusian hasil penetapan KKM.

Untuk mengetahui secara lengkap, silakan Download

Satu Tanggapan

  1. singkat padat dan penting2 mas bro0…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: